Hindutva Watch : Jelang Pemilu India Terjadi Lonjakan Ujaran Kebencian terhadap Minoritas Muslim di India

Hindutva Watch, sebuah organisasi yang berbasis di Washington Amerika melaporkan terjadi lonjakan ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas muslim di India.

Hindutva Watch memantau serangan terhadap minoritas di India. Berdasarkan hasil pantaunnya, lembaga di Amerika tersebut mengungkapkan bahwa insiden ujaran kebencian terhadap Muslim di India telah menjadi kejadian rutinitas sehari-hari merujuk pada data laporan selama paruh pertama tahun 2023.

Hindutva Watch mengungkapkan kejadian ujaran kebencian terhadap minoritas paling banyak terjadi di negara bagian di India. Yaitu negara yang akan menghadapi Pemilu di tahun mendatang.

Laporan Hindutva Watch mencatat mengidentifikasi adanya 255 kasus pertemuan yang mempromosikan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Muslim selama paruh pertama tahun 2023.

Kejadian-kejadian ini didefinisikan menggunakan kriteria Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menggambarkan ujaran kebencian sebagai bentuk komunikasi apapun yang menggunakan bahasa yang prejudis atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut seperti agama, etnisitas, kewarganegaraan, ras, warna kulit, keturunan, jenis kelamin, atau faktor-faktor identitas lainnya.

Sekitar 70 persen dari kejadian-kejadian ini terjadi di negara bagian yang akan menggelar pemilihan pada tahun 2023 dan 2024.

Negara-negara bagian seperti Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan, dan Gujarat melaporkan tingginya jumlah ujaran kebencian terhadap minoritas Muslim.

Maharashtra menyumbang sebanyak 29 persen dari kejadian-kejadian tersebut terjadi momen dari acara-acara pidato politik, para politisi mengembangkan teori konspirasi dan menyerukan kekerasan serta boikot sosial-ekonomi terhadap Muslim.

Hindutva Watch mengungkapkan kejadian ujaran kebencian terhadap minoritas paling banyak terjadi di negara bagian di India. Yaitu negara yang akan menghadapi Pemilu di 2023 dan 2024.

Reuters

Perlu dicatat bahwa sekitar 80 persen dari peristiwa-peristiwa ujaran kebencian terjadi di wilayah yang didominasi oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, yang diperkirakan akan menjadi pesaing kuat dalam pemilihan umum tahun 2024.

Hindutva Watch melacak aktivitas online dari kelompok-kelompok nasionalis Hindu, memverifikasi video-video berisi ujaran kebencian yang diposting di media sosial, dan mengumpulkan data dari peristiwa-peristiwa yang dilaporkan oleh media.

Menanggapi temuan Hindutva Watch, pemerintahan Modi di India secara tegas menyangkal adanya serangan terhadap minoritas.

Sementara kedutaan India di Washington sendiri tidak memberikan tanggapan atas peristiwa tingginya ujaran kebencian di India terhadap minoritas muslim India.

Kontroversi Kebijakan Modi

Menanggapi maraknya ujaran kebencian di minoritas muslim di India, kelompok-kelompok pejuang hak asasi manusia telah menyuarakan kekhawatiran terkait perlakuan yang kurang baik terhadap Muslim di bawah kepemimpinan Modi.

Para aktivis pejuang HAM bahkan telah menyuarakan mulai sejak Modi menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 2014.

Modi disoroti atas beberapa kebijakan kontroversial, termasuk undang-undang kewarganegaraan tahun 2019 yang dikritik oleh kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa karena mengecualikan imigran Muslim.

Undang-undang anti-konversi yang mengancam hak konstitusi untuk kebebasan beragama, berisi tentang pencabutan status istimewa Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim.

Dampaknya pada tahun 2019 terjadi penghancuran properti Muslim atas nama penghapusan konstruksi ilegal, dan larangan mengenakan hijab di ruang kelas di Karnataka ketika BJP berkuasa di negara bagian tersebut.